Peluit belum dibunyikan, tetapi wasit sudah bertindak tidak adil pada kontestasi yang akan digelar. Bagaimana tidak, sebagai wasit pertandingan yang harus menjaga netralitas, Jokowi sebagai pengadil lapangan secara terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo. Di lain waktu Jokowi juga merestui atas pecapresan Prabowo Subianto.
Tetapi tidak dengan Anies Baswedan. Jokowi sama sekali tidak ada apresiasi atas pencapresan partai Nasdem kepada Anies, bahkan Jokowi tidak pernah sekalipun hadir dalam deklarasi Anies sebagai Bakal Calon Presiden maupun acara-acara Partai Nasional Demokrat. Padahal sebelumnya partai Nasdem juga tidak kecil jasanya dalam meloloskan Jokowi menjadi Presiden selama dua periode.
Ini terasa sangat gamblang dan masyarakat awampun juga dapat menilai. Jokowi tidak ingin Anies maju sebagai Capres 2024. Hal ini dikarenakan pencalonan Anies dianggap sebagai ganjalan bagi Jokowi dan terutama PDIP, dalam melanggengkan kekuasaannya. Ganjalan dalam merealisasikan terwujudnya Ibu Kota Nusantara.
Memang ada upaya terorganisir untuk merancang pemilu tanpa Anies. PDIP mempunyai ketakutan besar, bahwa Anies tidak terbendung dan melenggang di Pemilu Presiden 2024. Ada opini dari salah satu tokoh nasional dari sumber yang terpercayanya, yang menyatakan bahwa jika calon presiden dan calon wakil presiden yang muncul hanya dua pasangan, Anies akan memenangkan kontestasi.
Maka dari itu Jokowi didaulat untuk mendorong Prabowo untuk tetap maju sebagai bakal calon presiden dan PDIP semakin mantab mengusung Ganjar sebagai jagonya. untuk kali ini Megawati memang meninggalkan egonya untuk tetap mencalonkan Puan Maharani, karena berkembangnya waktu memang elektabilitas Puan tidak juga merangkak naik, jauh dibawah Anies, Prabowo dan Ganjar.
Pecapresan Prabowo diharapkan dapat memecah suara umat Islam, untuk berbagi dukungan terhadap ketiga capres. Jika hanya dua capres, PDIP khawatir, Anies akan didukung oleh banyak suara umat Islam. Tidak kita pungkiri, Prabowo juga memiliki elektabilitas yang tinggi dari suara umat Islam. PDIP sendiri tentu tidak ingin kehilangan saura umat Islam yang selama ini mendukung Jokowi.
Tidak cukup sampai disitu, Jokowi juga tidak melarang atau menegur Moeldoko sebagai staf kepresidenan yang melakukan upaya pencaplokan Partai Demokrat yang notabene bukan partai sembarangan. Partai yang dipelopori oleh mantan Presiden RI selama dua periode. Demokrat terus diganggu oleh kepanjangan tangan pemerintah agar tidak lagi diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono.
Hal ini dilakukan karena upaya pencaplokan terhadap partai Demokrat merupakan satu upaya yang efektif untuk menggembosi dukungan terhadap pencapresan Anies. Jika upaya itu bisa terealisasi, tentunya dukungan partai Demokrat bisa dicabut, sehingga bisa menggagalkan pencapresan Anies.
Lagi-lagi Anies menjadi sasaran tembak. Anies pada Pilkada DKI Jakarta yang lalu mampu menyingkirkan Basuki Cahaya Purnama yang didukung oleh Jokowi dan PDIP tentunya. Ini tidak bisa begitu saja mereka lupakan. Hal ini bisa menjadi salah satu alasan mereka, untuk tidak mengulang kembali kekalahan Pilkada DKI waktu itu.
DKI Jakarta adalah miniatur dari Nusantara, jadi Pilkada DKI bisa menjadi barometer Pemilu secara nasional. Penduduk Jakarta adalah multi etnis dan umat Islam menjadi mayoritas. Sangat mewakili Indonesia secara keseluruhan. PDIP tentunya memiliki mesin politik yang dapat mengkalkurasi dan mengobservasi venomena ini.
Inilah salah satu alasan mengapa Anies sangat mereka perhitungkan. Selain keberhasilan Anies dalal membangun Jakarta, yang tidak berhasil mereka goncang dengan isu-isu miring yang diusung oleh Partai Solidaritas Indonesia, yang tentunya mereka support habis-habisan.
Tidak ada komentar
Posting Komentar