Sejarah perpajakan di Indonesia dapat dilacak sejak masa kolonial Belanda. Pada masa itu, Belanda mengenakan berbagai macam pajak terhadap penduduk Indonesia untuk membiayai kepentingan mereka. Beberapa pajak yang dikenakan pada masa kolonial antara lain pajak tanah, pajak perkebunan, pajak karcis, dan pajak hasil bumi. 


Pemungutan pajak oleh Belanda di Indonesia dimulai sejak abad ke-17 ketika VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. VOC mengenakan pajak yang disebut dengan "verplichte leverantie" atau "tanam paksa" pada rakyat Indonesia untuk memaksakan mereka menanam komoditas tertentu seperti cengkih, lada, dan pala yang kemudian dijual oleh VOC.

Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem pajak yang lebih kompleks dan meratakan antara pajak yang dikenakan pada rakyat pribumi dan Belanda. Salah satu contoh pajak yang dikenakan adalah pajak tanah yang mulai diberlakukan pada awal abad ke-19. Pajak ini dikenakan pada rakyat Indonesia yang memiliki tanah dan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan.

Pada tahun 1870, Belanda mulai menerapkan pajak cukai pada tembakau, minuman beralkohol, dan garam. Pajak ini kemudian diperluas untuk mencakup barang-barang seperti kopi dan teh. Selain itu, pajak juga dikenakan pada transaksi jual beli barang dagangan melalui sistem pajak perdagangan.

Pada tahun 1909, pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan pajak pendapatan untuk warga Belanda dan orang-orang Indonesia yang memiliki penghasilan yang cukup tinggi. Pajak ini menjadi lebih umum pada tahun 1920-an dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah kolonial.

Pemungutan pajak pada masa penjajahan Belanda di Indonesia seringkali dianggap sebagai salah satu bentuk penindasan dan eksploitasi ekonomi terhadap rakyat Indonesia. Pajak-pajak tersebut seringkali dipaksakan dan memberatkan rakyat Indonesia, sementara keuntungan dari pajak tersebut diambil oleh pemerintah kolonial Belanda.  

Setelah Indonesia merdeka, sistem perpajakan pun mengalami perubahan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Pajak No. 6 Tahun 1983 yang menjadi dasar hukum perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan landasan bagi pengenaan pajak yang lebih adil dan efektif. 

Selanjutnya, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Beberapa kebijakan yang diambil antara lain pengembangan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, pembenahan prosedur pengumpulan pajak, dan peningkatan pengawasan terhadap pelanggaran perpajakan. 

Namun, masih terdapat berbagai masalah dan tantangan dalam sistem perpajakan di Indonesia, seperti tingginya tingkat evasi pajak, pengumpulan pajak yang tidak efektif, dan praktik korupsi dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem perpajakan serta memperkuat penegakan hukum dalam bidang perpajakan.